Pengajuan usul baik Pendirian, Pembukaan Program Studi Baru maupun Perubahan Perguruan Tinggi pada tahap awal proses perizinan sebelum mengajukan permohonan ke Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi terlebih dahulu harus mendapatkan rekomendasi dari LLDIKTI. Dengan ini, prosedur untuk memperoleh rekomendasi LLDIKTI menjadi hal penting yang harus diketahui oleh lembaga pengusul.
LLDIKTI adalah Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) yang dipimpin oleh pejabat Eselon II yaitu seorang Kepala dibantu oleh Sekretaris, dan dalam melaksanakan tugas kedudukannya bertanggungjawab kepada Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. LLDIKTI terdiri dari empat belas wilayah (I-XIV) yang tersebar diseluruh Indonesia. Sebagaimana Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 tahun 2013 dan Nomor 42 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja (OTK) LLDIKTI mempunyai tugas merumuskan kebijakan dan melaksanakan pengawasan, pengendalian, dan pembinaan perguruan tinggi swasta di wilayah kerjanya berdasarkan kebijakan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi. Sesuai dengan OTK tersebut dalam melaksanakan tugas LLDIKTI menyelenggarakan fungsi:
- Merumuskan kebijakan pengawasan, pengendalian, dan pembinaan perguruan tinggi swasta di wilayah kerjanya berdasarkan kebijakan direktur jenderal;
- Melaksanakan koordinasi dalam rangka pengawasan, pengendalian, dan pembinaan perguruan tinggi swasta di wilayah kerjanya;
- Melaksanakan koordinasi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan. Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi swasta di wilayah kerjanya dan wilayah pengembangannya;
- Melaksanakan koordinasi dalam rangka pembinaan ketenagaan perguruan tinggi swasta.
- Melaksanakan kerja sama dalam rangka pengawasan, pengendalian, dan pembinaan perguruan tinggi swasta di wilayah kerjanya; dan
- Melaksanakan dan koordinasi pengernbangan perguruan tinggi swasta di wilayah kerjanya.
Dengan fungsi LLDIKTI yang sudah dijelaskan diatas, maka salah satu tugas LLDIKTI adalah untuk memberikan Rekomendasi semua jenis usulan agar sebuah perguruan tinggi atau badan penyelenggara bisa melanjutkan proses pengajuan berikutnya. Lalu apa saja yang harus kita perhatikan agar mendapatkan Rekomendasi dari LLDIKTI? Simak selengkapnya.
LAYANAN PENGUSULAN PERMOHONAN REKOMENDASI PENDIRIAN PTS
Berikut dokumen yang harus dilampirkan kepada LLDIKTI oleh lembaga pengusul pada usulan Pendirian PTS:
- Surat Usulan Rekomendasi Pendirian PTS dari pimpinan Badan Penyelenggara
- Akta Notaris Pendirian Badan Penyelenggara PTS beserta perubahannya (jika pernah melakukan perubahan)
- SK Pengesahan Badan Penyelenggara Sebagai Badan Hukum dari Kemenkumham
- Surat Persetujuan Pendirian PTS dari pimpinan Badan Penyelenggara
- Data Sumber Daya Manusia (SDM) calon dosen tetap untuk setiap Program Studi yang akan dibuka
- Sertifikat Status Lahan PTS atas Nama Badan Penyelenggara atau perjanjian sewa menyewa dilampiri sertifikat status lahan yang di sewa.
- Dokumen Kerjasama antara Badan Penyelenggara dengan dunia industri atau dunia usaha
LAYANAN PENGUSULAN PERMOHONAN REKOMENDASI PEMBUKAAN PROGRAM STUDI BARU
Berikut dokumen yang harus dilampirkan kepada LLDIKTI oleh lembaga pengusul pada usulan Pembukaan Program Studi Baru:
- Surat Usulan Rekomendasi Pembukaan Program Studi Baru dari Pimpinan Perguruan Tinggi
- Akta Notaris Pendirian Badan Penyelenggara PTS beserta perubahannya (jika pernah melakukan perubahan)
- Surat Persetujuan Pembukaan Program Studi Baru yang diusulkan
- Surat Pertimbangan Senat tentang Program Studi Baru yang diusulkan
- SK Pengesahan Badan Penyelenggara Sebagai Badan Hukum dari Kemenkumham
- Data Sumber Daya Manusia (SDM) calon dosen tetap untuk setiap Program Studi yang akan dibuka
- Dokumen Kerjasama antara Badan Penyelenggara dengan dunia industri atau dunia usaha
LAYANAN PENGUSULAN REKOMENDASI PERUBAHAN PERGURUAN TINGGI
- Surat Usulan Rekomendasi Perubahan PTS dari pimpinan Badan Penyelenggara
- Akta Notaris Pendirian Badan Penyelenggara PTS beserta perubahannya (jika pernah melakukan perubahan)
- SK Pengesahan Badan Penyelenggara Sebagai Badan Hukum dari Kemenkumham
- Sertifikat Status Lahan PTS atas Nama Badan Penyelenggara atau perjanjian sewa menyewa dilampiri sertifikat status lahan yang di sewa
- Surat Persetujuan Perubahan PTS dari pimpinan Badan Penyelenggara
- Akta persetujuan perubahan PTS (khusus pada usul Penggabungan dan Penyatuan PTS)
- Data Sumber Daya Manusia (SDM) untuk setiap Program Studi yang akan dibuka
- Dokumen Kerjasama antara Badan Penyelenggara dengan dunia industri atau dunia usaha
Untuk mengetahui lebih jelas lagi tahapan untuk mendapatkan rekomendasi LLDIKTI bisa klik tombol konsultasi, Gratis.
Artikel Terkait : Syarat Pendirian Perguruan Tinggi Swasta, Perubahan Bentuk Perguruan Tinggi,